ANALISIS RANGKAP JABATAN MUHAMMAD HERINDRA: WAKIL MENTERI PERTAHANAN KOMISARIS PT LEN INDUSTRI
Keywords:
Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan, Good Corporate Governance (GCG), BUMN, Yuridis NormatifAbstract
Penelitian ini menganalisis fenomena rangkap jabatan pejabat publik di Indonesia, dengan fokus pada kasus penunjukan Wakil Menteri Pertahanan sebagai Komisaris Utama PT Len Industri. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengkaji kepatuhan terhadap regulasi seperti UU No. 39 Tahun 2008 dan Putusan MK No. 08/PUU-XVII/2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik ini memicu konflik kepentingan, merusak prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan mencerminkan inkonsistensi penegakan hukum. Rangkap jabatan menciptakan loyalitas ganda yang menghambat pengawasan optimal di BUMN serta berpotensi menimbulkan abuse of power. Penelitian menyimpulkan perlunya ketegasan hukum, penghapusan norma multitafsir, dan penguatan transparansi guna menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan profesionalisme BUMN.
References
[1] R. W. A. B. PRISTYADI, "PRODUKTIVITAS YANG OPTIMAL PADA PT BARITO," JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS, VOL. 2, NO. 02, PP. 142–154, 2021.
[2] PT LEN INDUSTRI, "KEMENTERIAN BUMN LANTIK WAMENHAN JADI KOMISARIS UTAMA PT LEN INDUSTRI," 2021. [DARING]. TERSEDIA: HTTPS://WWW.LEN.CO.ID/KEMENTERIAN-BUMN-LANTIK-WAMENHAN-JADI-KOMISARIS-UTAMA-PT-LEN-INDUSTRI/
[3] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BANDUNG, "PT LEN INDUSTRI," 2025. [DARING]. TERSEDIA: HTTPS://INVEST.BANDUNG.GO.ID/ID/COMPANY/PT-LEN-INDUSTRI
[4] MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 08/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA (LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI WAKIL MENTERI)," JAKARTA, PP. 1–23, 2019.
[5] A. A. SAPUTRA, M. A. B. FALLAH, DAN Y. A. B. KOSASIH, "ANALISIS REGULASI LARANGAN RANGKAP JABATAN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA SEBAGAI DUKUNGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE," JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, VOL. 10, PP. 1–23, JUL. 2024.
[6] REPUBLIK INDONESIA, "UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA," LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 166, JAKARTA, 2008.
[7] H. TIRTAYASA, "TEORI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT DALAM KONTEKS POLITIK KONTEMPORER," RADAR HUKUM, JUL. 2024. [DARING]. TERSEDIA: HTTPS://RADARHUKUM.ID/2024/07/22/TEORI-KEKUASAAN-MICHEL-FOUCAULT-DALAM-KONTEKS-POLITIK-KONTEMPORER/
[8] F. ANDI, "BIOPOLITIK DAN GERAKAN LITERASI KOMUNIKATIF KAUM MUDA," COMMUNICATION SPECTRUM, VOL. 11, NO. 1, PP. 1–14, 2018.
[9] J. ASSHIDDIQIE, HUKUM TATA NEGARA DAN PILAR-PILAR DEMOKRASI. JAKARTA: SINAR GRAFIKA, 2010.
[10] M. FUADY, HUKUM PERUSAHAAN DALAM PARADIGMA HUKUM BISNIS. BANDUNG: CITRA ADITYA BAKTI, 2017.
[11] R. HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, EDISI REVISI. JAKARTA: RAJAWALI PERS, 2018.
[12] SEDARMAYANTI, GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN GOOD GOVERNANCE. BANDUNG: MANDAR MAJU, 2012.
[13] P. M. MARZUKI, PENELITIAN HUKUM, EDISI REVISI. JAKARTA: KENCANA, 2019.
